Kontroversi UU BHP??

6 Mei 2010 pukul 7:10 pm | Ditulis dalam sebar isu | 1 Komentar

KALANGAN rakyat kecil yang merindukan pendidikan tinggi di Indonesia bisa bernapas lega. UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menuai kontroversi, telah dicabut. Dan ini merupakan kabar gembira bagi dunia pendidikan kita.

Keputusan itu dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan pengujian dalam lima perkara yang diajukan berbagai elemen masyarakat peduli pendidikan. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud, UU BHP bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, UU BHP itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebagai pelaksana UU BHP, sikap perguruan tinggi hanya akan menunggu keputusan pemerintah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi memberlakukan UU BHP.

MK memberikan lima alasan mengapa menggugurkan eksistensi BHP.

1. UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik, secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain.

2. UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, faktanya kesamaan perguruan tinggi negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang sama.

3. Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam, karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan.

4. UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945.

5. Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP, tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.

Sementara itu Budiyanto (Eks Presma UGM) mengatakan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjadi latar munculnya permasalahan pendidikan yang ada saat ini. UU Sisdiknas mengarahkan pendidikan menjadi tidak sejalan dengan UUD 1945. Salah satu contohnya, UU Sisdiknas menjadi landasan yuridis UU BHP. “Kita sudah menengarai sumber persoalan pada Sisdiknas, yang mengarahkan pendidikan kita tidak sesuai dengan UUD 45” tegasnya.

Menurut saya ada beberapa kelemahan dari UU BHP yang justru akan menjadi masalah dalam pendidikan Nasional yaitu pertama UU BHP ini hanya akan menciptakan sekolah unggulan ataupun Universitas riset Internasional tanpa adanya jaminan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan akses perguruan Tinggi yang harganya tejangkau. Dan tentu hal ini sangat bertentangan dengan amanat UUD 45 yang berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh. Fakta di lapangan telah mengungkap bahwa jauh-jauh hari sebelum UU BHP disahkan, hampir sebagian besar PT BHMN termasuk UGM sudah lebih dulu memasang tarif tinggi untuk bidang studi yang banyak diminati. Artinya, dengan disahkannya UU BHP maka semakin memberikan legitimasi terhadap praktik pemungutan biaya kuliah yang tinggi tanpa batasan besarnya biaya tersebut khususnya pada beberapa PTN melalui pelaksanaan ujian mandiri .Kedua tanggugjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Secara eksplisit dalam UU BHP dapat dipahami bahwa pembiayaan pemerintah masih tergolong rendah.

Sementara itu dosen ekonomi bisnis UGM berpendapat bahwasannya tidak mungkin Universitas mampu untuk mengembangkan pendidikannya terlebih-lebih menjadi Universitas Riset Internasional jika hanya berharap kepada anggaran yang dikucurkan pemerintah. Sebaliknya pembicara dalam diskusi penyambutan baik UU BHP tersebut berpendapat harus ada jalan tengah yang terbaik untuk mengatasi kesulitan dana perguruan tinggi, dan pada saat yang sama kampus negeri tidak menjadi mahal dan hanya untuk golongan kaya atau mampu saja.

Banyaknya kalangan yang menyambut gembira atas pencabutan UU BHP ini, tentu menimbulkan harapan tersendiri bagi masyarakat khususnya mahasiswsa. Mereka berharap setelah UU tersebut dibatalkan dan dicabut, pemerintah tetap mampu memberikan peran yang semakin besar sehingga uang kuliah  mahasiswa bisa turun. Selain itu, masyarakat juga berharap pemerintah bisa terus menambah subsidi dan menerapkan regulasi untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dengan biaya terjangkau.

Adapun solusi yang dapat saya tawarkan yaitu Demi terwujudnya pengembangan Pendididikan tinggi, pihak universitas diperbolehkan untuk memungut dana dari masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tinggi tetapi pemerintah tidak boleh lepas tangan untuk memberikan anggaran kepada pihak Universitas. Ditambah lagi harus adanya jaminan bagi masyarakat kecil untuk mengakses pendidikan yang harganya terjangkau. Jika hal ini suadah terlaksana maka insya ALLAH pengembangan pendidikan di Indonesia tidak akan terhambat. Tetapi hal tersebut tidak mudah. Kita perlu memperbaiki menejemen operasional pendidikan kita agar konsep pendidikan yang baik diimbangi dengan pelaksanaan di lapangan.

Oleh : Kastrat BEM KMFT UGM

Iklan

1 Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. yang buat gilang ya? hm…

    isu BHP ini sebenernya seperti buah simalakama, dimana UGM sebenernya pengen naek level jadi universitas riset berkelas dunia, tapi ngga punya uang kecuali lewat jalan BHP. bener ngga?

    yang jelas, walaupun kita sedang mencoba untuk meraih achievement baru kita yaitu yang tadi udah gw sebutin, jangan lupa, dan JANGAN LUPA, bahwa kita adalah universitas kerakyatan. suatu identitas yang gw bilang jangan sampe hilang dari UGM karena itulah jati diri kita yang sebenernya.

    ada tanggapan ente?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: